Kelebihan Bayar Proyek DUPR Bengkulu Utara 2018 hingga 2020, Bak Koperasi Simpan Pinjam

oleh -257 views

BENGKULU UTARA, Sigaponline – Usai rapat Paripurna jawaban Pihak Eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, melanjutkan hering menguliti persoalan kelebihan bayar terhadap paket proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) di tahun 2020.

Hearing yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Juhaili didampingi Sekretaris Dewan, dan dihadiri oleh beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.pada hari Senin sekira pukul 01.00 Wib. (24/05/2021)

Ketua Komisi I Febri Yurdiman, SE, mencecar pertanyaan terkait kelebihan pembayaran terhadap 5 Mega proyek yang telah dilaksanakan tahun 2020 kepada Kepala Dinas PUPR, Heru Susanto, saat rapat kerja hearing yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Bengkulu Utara.

Menyoal adanya temuan kelebihan pembayaran berdasarkan LHP hasil audit BPKP, yang terjadi hampir setiap tahun,dari tahun 2018 hingga 2020.

“Menelisik LHP BPK yang saya dapatkan saya heran kok setiap tahun, terhitung dari 2018, 2019 sampai tahun kemarin 2020, masih ada temuan kelebihan bayar, pungkas Febri.

Lanjutnya, ia menduga adanya sistem atau mekanisme dengan sengaja yang di lakukan oleh oknum, dalam praktik kelebihan bayar tersebut,” Bak Koperasi Simpan Pinjam.”

Dilain hal ia menambahkan, kedapatan adanya rekanan atau kontraktor yang mana diketahui rekanan tersebut mendapatkan temuan kelebihan pembayaran dari hasil LHP BPK dan kemudian kontraktor tersebut kembali mendapatkan paket proyek di Dinas PUPR .

“Saya ada nama CV atau PT, yang pekerjaannya menjadi temuan BPK atas kelebihan pembayaran, namun kembali mendapatkan kegiatan atau proyek kembali di tahun – tahun berikutnya,” Febri.

Menjawab pertanyaan Febri, Heru Susanto, selaku Kepala Dinas PUPR Bengkulu Utara, mengatakan adapun terdapat kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun – tahun sebelumnya, pihaknya berjanji akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperkecil agar tidak ada lagi temuan BPK terhadap kelebihan pembayaran untuk ditahun-tahun mendatang.

“Kami berikhtiar serta berusaha, untuk meminimalisir temuan, untuk tahun mendatang tidak ada lagi temuan kelebihan pembayaran terhadap paket proyek yang ada di Dinas PUPR,” kato Heru.

Sambung Heru, permasalahan Rekanan atau kontraktor yang sebelumnya mendapat temuan temuan (LHP BPK) terhadap kelebihan pembayaran terhadap pekerjaannya pada tahun sebelumnya, dan rekanan tersebut kembali mendapatkan paket pekerjaan. Ia mengatakan tidak ada yang salah dalam hal tersebut, karena lelang tender terhadap paket pekerjaan terbuka untuk umum dengan kata lain siapa pun kontraktor ataupun rekanan yang ingin mengikuti lelang boleh.

“Semua paket tender dilelang terbuka, jadi siapa pun dari manapun bisa mengikuti lelang terbuka tersebut. Tidak menutup kemungkinan CV atau PT itu kembali menang,” pungkas Heru .[Redaksi]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *