Ketua Umum BPI KPN PA RI (tengah, kemeja putih)

Laporan Dugaan Pencucian Uang Dengan Modus Pembebasan Lahan di Bekasi Segera ke Mabes Polri

SIGAP ONLINE, Bekasi – Dugaan atas perbuatan pencucian uang dengan modus pembebasan lahan tanah di Cikarang Pusat dan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan dilaporkan ke Bareskrim Polri. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar S.Sos, SH, menindaklanjuti laporan dan temuan dari warga masyarakat desa Hegar Mukti RT.003 RW.06 Kecamatan Cikarang Pusat.

Laporan dari masyarakat tersebut kata Tubagus, disampaikan kepada Tim Investigasi BPI KPNPA RI terkait timbulnya keresahan warga dengan adanya pembebasan lahan tanah milik warga yang sudah berjalan sejak tahun 2017 – 2018, dan sekarang pembayarannya terhenti alias mandeg.

Untuk Merespon laporan warga tersebut, pihak BPI KPNPA RI menurunkan tim khusus guna melakukan inventigasi di lokasi yang terkena obyek pembebasan tanah, menghimpun keterangan dari warga yang telah menjadi korban atau obyek tanah yang belum lunas dibayar.

“Dari hasil penelitian di lapangan ternyata benar bahwa banyak sekali warga masyarakat dirugikan karena surat surat tanah milik warga masyarakat sudah beralih kepemilikannya. Sementara warga sebagai pemilik tanah belum mendapatkan pembayaran pelunasan,” ujarnya.

Pihak pengembang maupun pihak spekulan selaku koordinator yang ditugaskan pengembang diduga tidak menyelesaikan pembayaran. Sejumlah warga menjelaskan, bahwa sebagian besar warga masyarakat yang surat tanahnya sudah dibawa oleh pihak spekulan baru menerima panjar tanah antara 20 persen hingga 50 persen.

“Sisa pembayaran untuk pelunasan belum juga dibayarkan, sudah hampir setahun ini. Warga masyarakat pun sudah melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib dengan membuatkan Laporan Polisi di Polres Metro Kabupaten Bekasi. Namun hingga saat ini belum juga mendapatkan tanggapan,” ujar Dia.

Dijelaskannya, laporan pengaduan dimaksud disampaikan oleh warga masyarakat dari 5 desa, antara lain Desa Laban Sari, Desa Hegar Mukti, Desa Pasir Tanjung, Desa Hegarmanah dan Desa Bojong Sari

Sesuai dengan hasil investigasi, klarifikasi serta konfirmasi Dewan Pimpinan Nasional BPI KPN PA RI, ada temuan pada 22 orang yang diduga selaku tim mediator yang dimanfaatkan oleh pihak pengembang.

Antara lain :

1. H.Isam alias Awang, Alamat ,Desa Hegar Mukti Rt/Rw .003/006 Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
2. H.Edi, Alamat.Kp.Tegal Danas ,Cikarang Pusat, Kab. Bekasi.
3. Usup ( mantan sekdes ), Alamat Kp.Ciranggon,Kec.Cikarang Timur,Kab. Bekasi.
4. H.Ishen alias Boncel, Alamat. Kp.Ranca Iga ,Kec.Cikarang Timur, Kab. Bekasi.
5. Wata alias Eben, Alamat Kp.Ciranggon, DS. Cipayung.Kec Cikarang Timur.Kab. Bekasi.
6. Ucok adalah Notarisnya H.Isam alias Awang.
7. Nakim ( mantan Sekdes), Alamat. Bojong sari, Kab. Bekasi.
8. H.Empud, Alamat. Kp. Gandaria Desa Cipayung, Kec.Cikarang Timur, Kab. Bekasi.
9. Hamid (Kades Hegarmana).
10. Niken Alamat. Rawa Gebang, Jati Baru,Kec.Cikarang Timur, Kab. Bekasi.
11. Amin ( mantan Kades).suami dari Kades Pasir Tanjung.Ibu. Mar.
12. Bos Amel.
13. Asep Kp. Patola
14. Amak Gozali, (Kades Labansari) Alamat, Desa Laban Sari, Kec. Cikarang Timur,Kab. Bekasi, Jawa Barat.
15. Endang, Alamat.Kp.Tegal Danas,Kec.Cikarang Timur, Kab.Bekasi, Jawa Barat.
16. Ade Kp.Patola Desa Pasir Tanjung.
17. Sakim. Rt/Rw.08/08 Kp.Peketingan Desa Bojong Sari.
18. Wahyudin Pramana ( Mantan Kades Bojong Sari).
19. Bos Mamat.Kp.Gandaria Desa Cipayung, Kec.Cikarang Timur.
20. Yahya Kp.Beleker Desa Waringin Jaya.
21. H.Nurjaman Perum Permata Kab. Bekasi.
22. Asan.

Adapun zona lahan yang dibebaskan sebanyak 7 titik, yakni di Desa Cipayung, Desa Hegarmanah, Desa Pasir Tanjung, Desa Tanjung Baru, Desa Bojongsari, Desa Laban Sari dan Desa Hegar Mukti.

“Mekanisme transaksi tanah dinilai tidak wajar dan patut dicurigai, karena pembayaran dilakukan pada malam hari dan tidak melibatkan kades maupun perangkat desa maupun muspika setempat. Dari hasil investigasi kami dilapangan, Tim BPI KPNPA RI telah mendapatkan beberapa data valid,” katanya.

Data tersebut antara lain berupa foto penerimaan uang, foto oknum spekulan yang sedang gendong uang, dan rekaman audio warga masyarakat yang dirugikan akibat ulah spekulan tanah.

“Data yang berhasil kami himpun dari lapangan sudah diserahkan kepada Divisi Investigasi dan analisa data BPI KPNPA RI untuk di kaji, di analisa lebih lanjut apakah masuk dalam kategori pencucian uang atau tindak pidana tertentu,” bebernya.

Maka, hasilnya akan segera ditindak lanjuti kepada pihak berwenang aparat penegak hukum terkait untuk proses hukum lebih lanjut. Info didapat di lapangan ada beberapa oknum aparat yang memback up para spekulan sehingga mereka menantang kepada warga untuk melaporkan.

Apabila berani dan meremehkan aparat desa maupun kecamatan yang ingin meminta penyelesaian terkaitnya belum ada pelunasan terhadap tanah warga dan dari warga berharap kepada BPI KPNPA RI dapat mengambil tindakan tegas terkait keresahan dari warga masyarakat setempat.

“Surat tanah miliknya tersebut dibawa pengembang dan warga tidak tahu kemana untuk menemuinya serta proses lebih lanjut setelah terhentinya pembayaran,” katanya lagi.

Pewarta : mrjhon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Persiapan Pembebasan Lahan Pembangunan Tol Probowangi

SIGAP ONLINE, Situbondo – Rencana pembangunan Tol Probowangi kini sudah sampai pada tahap ...

Dana Bimtek Dinilai Memberatkan Desa, BPI-KPNPA-RI Segera Kordinasi ke Kementerian

SIGAP Kaur – Bimbingan teknis (Bimtek) bagi perangkat desa dinilai memberatkan, bahkan ...