drg Syofpa (kiri) dan PIK-PPD Bengkulu (kanan)

Pembatalan Kelulusan CPNS Dokter Romi, Dikecam Keras PIK-PPD Bengkulu

SIGAP Bengkulu – Pembatalan Kelulusan Dokter Gigi Romi Syofpa Ismael dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Sumatra Barat (Sumbar), adalah salah satu bentuk diskrimanatif dan melanggar semangat pemenuhan HAM di Indonesia. Pasalnya, pembatalan kelulusan disebabkan alasan kondisi disabilitas.

Pusat Informasi dan Konsultan Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK PPD) Bengkulu mengecam keras tindakan Bupati Solok melalui temu wicara bersama insan pers, Kamis 1 Agustus 2019 di Sekretariat PIK PPD, Kantor Wilayah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

“Itu melanggar ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Dalam pasal itu disebut bahwa pemerintah dan pemerintah paerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembang karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.” jelas Irna Riza Yuliastuti, Kepala PIK PPD.

“Atas kesalahannya tersebut, Bupati Solok Selatan sudah seharusnya mencabut pembatalan tersebut, terlebih mengingat Dokter Gigi Romi sudah lulus dari seleksi yang ditentukan dan sudah 2 Tahun bekerja sebagai dokter Gigi honorer di Puskesmas Talunan, Kabupaten Solok Selatan.” lanjut Riza.

Kecaman tersebut sebagai bentuk pergerakan anti deskriminasi terhadap penyandang disabilitas, di mana selama ini penyandang disabilitas tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mendahulukan berbagai upaya dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dibandingkan dengan syarat administratif yang diskkriminatif.” kata Riza.

Menurutnya, tindakan pembatalan kelulusan Dokter Romi tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi-halangi hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam pasal 11 UU penyandang disabilitas.

Oleh karena, tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 145 UU Penyandang Disabilitas dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 200. 000.000 (dua ratus juga rupiah). Ancaman Pidana tersebut dapat ditunjukan kepada pejabat yang paling bertanggung jawab dari keputusan pembatalan kelulusan Dokter Gigi Romi, yaitu Bupati Solok Selatan .

“Tindakan diskriminatif dalam pembatalan kelulusan Dokter Gigi Romi juga dipengaruhi oleh sistem penerimaan CPNS yang saat ini di berlakukan. Kebijakan formasi khusus disabilitas dalam CPNS melahirkan implementasi yang tidak adil karena seolah peserta CPNS penyandang disabilitas hanya di perkenankan untuk mendaftar dalam kelompok formasi penyandang disabilitas saja, tidak diperkenankan untuk masuk dalam formasi lain seperti kelompok cum laude , kelompok formasi putra/putri papua , atau kelompok formasi umum. Padahal seharusnya , pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses CPNS adalah dalam hal penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi peserta CPNS penyandang disabilitas dalam melaksanajab rangkaian seleksi yang sudah di tetapkan.” ungkapnya.

Selain itu sering terjadi penentuan formasi yang justru merugikan penyandang disabilitas. Seorang disabilitas netra sarjana pendidikan luar biasa, melamar sebagai guru SLB A ( SLB Tuna Netra ) , penyandang disabilitas ini tidak lolos CPNS karna formasi itu hanya untuk pedahal formasi tersebut sangat tepat untuknya.

Tindakan pembatalan kelulusan Dokter Gigi Romi juga kontraproduktif dalam upaya pemenuhi kewajiban pemerintah daerah untuk memperkerjakan penyandang disabilitas sebanyak 2% dari keseluruhan PNS di wilayahnya, sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 (1) UU Penyandang Disabilitas .

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pokja implementasi UU penyandang disabilitas mendesak agar :

1. Pemerintah Daerah Solok Selatan , Provinsi Sumatera Barat , untuk mencabut pembatalan Kelulusan CPNS atas nama Romi Syofpa Ismael dalam waktu sebelum 2 Agustus 2019 .

2. Pemerintah menghapus kelompok formasi penyandang disabilitas dalam proses CPNS, khususnya yang akan di laksanakan pada 2019 dan seterusnya

3. Pemerintah menghapus syarat sehat jasmani dan rohani sebagai dasar seleksi bagi CPNS , serta tidak mengkategorikan disabilitas sebagai penyakit sehingga di anggap tidak sehat jasmani dan rohani

4. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan aksesibilitasi dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang mengikuti CPNS di manapun dan formasi apapun , sehingga tidak ada lagi Kementerian/Lembaga atau Organisasi pemerintah daerah yang menolak memperkerjakan seseorang dengan alasan disabilitas. (Rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*