Pitra Martin menyampaikan kata akhir fraksi yang menyatakan menolak raperda perubahan Perda RPJMD dan menunda Raperda Pengelolaan sampah

Sempat Disebut Asal Comot, Akhirnya Raperda RPJMD Ditolak Dewan

Pengesahan Raperda Pengelolaan Sampah Ditunda

SIGAP Bengkulu Utara – Raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara 2016-2021 yang disebut asal comot oleh salah satu fraksi pada hearing pembahasan Selasa (19/3) kemarin, akhir pada pandangan akhir fraksi Rabu (20/3) secara resmi dinyatakan ditolak oleh pihak legislatif.

Pada paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD BU, H Bambang Irawan itu, tujuh fraksi di DPRD menyatakan menolak.  Ketujuh fraksi dimaksud merupakan seluruh fraksi yang ada di DPRD BU, antara lain fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi PAN, fraksi PKPI, fraksi Perjuangan Kebangkitan Nurani, dan fraksi Merah Putih.

“Salah satu perda terlalu prematur untuk dilakukan perubahan, sedangkan perda lainnya yang diajukan oleh eksekutif tidak didasari oleh regulasi yang jelas,” sebut Bambang Irawan.

Antara lain dijabarkan bahwa Perda tentang RPJMD tersebut, disyahkan pada agustus 2016, sedangkan pihak eksekutif tidak bisa menunjukkan regulasi yang meyakinkan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang dijadikan sebagai landasan untuk pembahasan Raperda RPJMD.

Perubahan Perda, menurut dewan harus berpedoman kepada regulasi yang tepat atau didasari kepentingan mendesak,  seperti terjadi bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, ganggauan keamanan, pemekaran daerah, atau adanya kebijakan nasional.

Sementara itu Raperda lainnya yakni Raperda tentang pengelolaan sampah, yang diajukan oleh pihak eksekutif belum dapat diterima dan disyahkan. Segenap fraksi menyatakan pengesahan terpaksa ditunda, dan meminta agar pihak eksekutif terlebih dahulu mengkaji dasar hukum yang tepat dan jelas.

“Mengingat daerah kita belum ada Perda RDTR, maka Raperda pengelolaan sampah kita tunda dulu. Sebelumnya kita telah menyampaikan agar pihak pemerintah daerah segera mengajukan Raperda RDTR untuk disahkan menjadi Perda. Tapi apa yang kami sampaikan itu, sepertinya diabaikan saja,” kata Pitra Martin, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi.

Selain Ketua dan anggota dewan, paripurna dihadiri Wakil Bupati BU Arie Septia Adinata, SE, Perwakilan Polres Bengkulu Utara, Kodim 0423 BU, Kejaksaan Negeri, OPD, beserta unsur terkait lainnya.

Baca juga: Pembahasan RPJMD Dihujani Kritik, Dewan Sebut Buat Raperda Jangan Asal Comot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Hingga Juli, 323 Pasangan Teregistrasi Perkara Cerai

SIGAP Bengkulu Utara – Angka perceraian di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tergolong ...

Setubuhi Anak Dibawah Umur, Warga Bengkulu Utara Ditangkap

SIGAP Bengkulu Utara – Salah seorang pemuda warga Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu ...